TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)

2016ANDI NURTA (B111 12 362), ???Tinjauan Yuridis Terhadap\ud Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan\ud Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)???. Di\ud bawah bimbingan Anwar Borahima, selaku Pembimbing I dan Mustafa\ud Bola, selaku Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta kelahiran\ud anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya dan pertimbangan\ud hukum Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Penetapan Nomor\ud 07/PDT.P/2013/PN.POL tentang permohonan pembuatan akta kelahiran. \ud Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif\ud dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis dan sumber\ud data, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data\ud berupa penelitian pustaka untuk memeroleh data sekunder dan penelitian\ud lapangan dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan\ud pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini untuk memeroleh data\ud primer. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan\ud dianalisa secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. \ud Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) keabsahan akta\ud kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya adalah\ud tidak sah karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas\ud Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tidak\ud berdasar pada Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Selain itu,\ud Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk\ud memeriksa dan memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan\ud ke Pengadilan Agama. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam\ud menetapkan permohonan penerbitan akta kelahiran dalam Penetapan\ud Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL adalah terdapat beberapa kekurangan,\ud yaitu tidak mencantumkan dalil hukum Putusan Mahkamah Konstitusi\ud No.46/PUU-VIII/2010 tentang judicial review terhadap Pasal 2 ayat (2) dan\ud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hakim mendasarkan keabsahan\ud perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan yang\ud merupakan kewajiban administratif, tetapi dapat dibuktikan dengan \ud keadaan nyata bahwa laki-laki dan perempuan telah hidup bersama\ud sebagai suami isteri. Selain itu, hakim tidak menjadikan Burgerlijk\ud Wetboek sebagai patokan dalam pertimbangan hukumnya, terutama\ud dalam hal keabsahan seorang anak yang tidak hanya dapat dibuktikan\ud dengan akta perkawinan kedua orang tua, tetapi juga berdasarkan pada\ud akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Oleh karena\ud pertimbangan hukumnya yang keliru, maka hasil penetapannya pun tidak\ud tepat