TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2016MUH. ALIFYAN AHMAD B111 12 057. Tinjauan Yuridis Terhadap\ud Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah\ud Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Zulkifli\ud Aspan). \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui substansi\ud Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang\ud Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan kedudukannya dalam tertib\ud hokum nasional. \ud Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Selayar melalui metode\ud penelitian lapangan (field research) dan di perpustakaan dengan metode\ud (library research. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah\ud bahan hokum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan\ud secara deskriptif. \ud Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dalam Peraturan\ud Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.\ud Kep. Selayar tidak memenuhi teknis pelaksanaan Undang-undang Nomor\ud 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikarenakan ketentuan teknis,\ud proses dan prosedur penyusunan, serta penetapan rencana tata ruang\ud wilayah (RTRW) kabupaten yang didelegasikan Undang-undang Nomor\ud 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang kepada Peraturan Menteri\ud Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 2009 tentang Pedoman\ud Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sama sekali tidak\ud dijadikan acuan dalam proses penyusunan dan pembentukannya, 2)\ud Adanya beberapa pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5\ud Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kep. Selayar\ud yang dapat megakibatkan timbulnya berbagai macam interpretasi pada\ud masyarakat dan pemangku kepentingan sehinnga dapat dikatakan bahwa\ud perda ini tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundangundangan\ud \ud yang baik dikarenakan tidak terpenuhinya asas kejelasan\ud rumusan