PENGALIHAN TANAH ASET DAERAH KOTA MAKASSAR YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL (Studi Kasus Perumnas Antang)

2016Muh. Israjuddin Bara ( B111 11 096), Pengalihan Tanah Aset Daerah\ud Kota Makassar Peruntukkan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial\ud Kepada Pihak Lain (Studi Kasus Perumnas Antang) dibimbing oleh\ud Farida Patittingi dan Zulkifli Aspan. \ud Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum tanah\ud aset daerah kota Makassar peruntukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial\ud yang dialihkan kepada pihak lain dan pelaksanaan pengalihan tanah aset\ud daerah kota Makassar peruntukkan fasilitas umum dan fasilitas sosial\ud kepada pihak lain. \ud Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data\ud dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang\ud terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan\ud penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku\ud yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh\ud dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. \ud Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: 1)\ud Status hukum tanah aset daerah Kota Makassar yang diperuntukan\ud sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam hal ini di Perumnas\ud Antang merupakan tanah negara. Penguasaan yuridis atas tanah tersebut\ud ada pada Menteri Dalam Negeri sebagai pengelola tanah negara (barang\ud milik negara), sebab Pemerintah Kota Makassar belum menyertipikatkan\ud tanah tersebut sebagai Hak Pakai atas tanah sebagai fasilitas umum dan\ud fasilitas sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar belum menjadi\ud subjek hak atas tanah tersebut. 2) Pengalihan tanah aset daerah Kota\ud Makassar yang peruntukannya sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial\ud kepada pihak lain, secara yuridis prosedural telah melanggar ketentuan\ud Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang\ud Milik Negara/Daerah karena dasar hukum pengalihan tanah aset tersebut\ud oleh Pemerintah Kota Makassar kepada pihak lain yaitu dengan\ud menerbitkan Surat Keputusan Pemindahtangan yang berdasarkan Surat\ud Keputusan Ex Gemeente. Artinya, tanah tersebut merupakan tanah bekas\ud milik Pemerintahan Belanda. Padahal keyataannya tanah tersebut\ud merupakan penyerahan dari pihak Perumnas sebagai kewajiban untuk\ud pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial