PENERAPAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA MAKASSAR

2016YULI HARDIYANTI (B121 12 106), dengan judul ???Penerapan Sanksi\ud Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame Di Kota\ud Makassar???. Dibimbing oleh Marthen Arie selaku Pembimbing I dan\ud Anshori Ilyas selaku Pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami\ud penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar\ud terhadap penyelenggaraan reklame dan bentuk-bentuk sanksi\ud administrasi yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar terhadap\ud pelanggaran penyelenggaraan reklame. Pesatnya pertumbuhan ekonomi\ud sebanding lurus dengan pertumbuhan reklame di Kota Makassar yang\ud juga sebanding dengan jumlah pelanggaran reklame. Oleh karena itu\ud penerapan sanksi atas pelanggaran reklame dibutuhkan untuk\ud memberikan efek jera agar penyelenggaran reklame berjalan secara\ud optimal.\ud Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan objek penelitian\ud adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar sebagai dinas yang\ud bertanggung jawab dalam penyelenggaraan reklame di Kota Makassar.\ud Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan\ud narasumber pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan\ud topik penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif\ud dengan memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu\ud melakukan analisis terhadap data tersebut.\ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum\ud administrasi sudah berjalan secara lebih baik dengan dibentuknya Tim\ud Penataan dan Penertiban Reklame yang bertugas melakukan\ud pengawasan dan dan penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame\ud di Kota Makassar. Berdasarkan rekomendasi dari tim ini, Dinas\ud Pendapatan Kota Makassar memberikan sanksi administrasi terhadap\ud pelanggaran reklame berupa teguran tertulis, denda sebesar 2% per bulan\ud dari total pajak reklame, hingga pencabutan reklame. Namun dalam\ud pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala mulai dari data\ud penyelenggaraan reklame yang tidak lengkap hingga penyelenggara yang\ud tidak kooperatif sehingga pemberian sanksi belum optimal dan belum\ud seratus persen dari pelanggaran yang dijatuhkan sanksi.\ud Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Sanksi Administrasi, Penyelenggaraan\ud Reklam