TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

2016MEYLANI PUTRI UTAMI (B 111 12 130), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks). Dibawah bimbingan Bapak H.M. Said Karim selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika pada perkara No.516/Pid.SUS/2015/PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.\ud Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan sekunder. Data primer di peroleh secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya di sajikan secara deskriptif\ud Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. 2). Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana