STUDI PERBANDINGAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM OLEH LBH KAMPUS DI MAKASSAR

-Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) adalah perwujudan Negara hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pencapaian program bantuan hukum oleh LKBH Kampus di Makassar dan untuk mengetahui dan memberikan solusi mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH kampus di Makassar. Adapun metode yang digunakan adalalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia merupakan dua universitas yang menjadi sasaran dalam tulisan/penelitian ini. Kedua universitas ini menyelenggarakan bantuan hukum juga dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat yang juga di atur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (acces to justice) bagi semua orang (justice for all)