PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA SENDIRI

2016Muhammad Resha Tenribali Siregar (B11111910),Peranan Lembaga\ud Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Saksi\ud Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Keluarga Sendiri,\ud Dibimbing oleh Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa\ud sebagai Pembimbing II.\ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan\ud hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi\ud saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri dan\ud untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan\ud Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi\ud korban kekerasan seksual. \ud Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta\ud tepatnya di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Timur, Pengadilan Negeri\ud Jakarta Timur dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan\ud menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni\ud melakukan wawancara langsung dengan beberapa pejabat instansi terkait\ud yang berwenang untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan\ud dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti\ud untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuanpenemuan\ud yang\ud berhubungan\ud dengan\ud pokok\ud permasalahan.\ud \ud Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama,\ud Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan\ud saksi dan korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan\ud oleh keluarga sendiri adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU PSK\ud mengenai hak korban pada umumnya jo. Pasal 10 UU PKDRT mengenai\ud hak korban KDRT. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan\ud hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi\ud dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga\ud lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang\ud diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap\ud penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang \ud pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat \ud keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.\ud Kedua UU PSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang \ud seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar \ud dapat berjalan beriringan, kemudian dalam UU PSK juga tidak diatur\ud tentang cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi \ud dan korban. LPSK juga tidak dapat turun langsung dalam memberikan\ud perlindungan hukum kepada saksi korban kekerasan seksual sebagai\ud bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak\ud melakukan insiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK. \ud v