TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2016NUR KHALIQ KHUSSAMAD NOOR (B11110431), Tinjauan Sosiologi\ud Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga\ud dibawah bimbingan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing I dan Ratnawati\ud sebagai pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab\ud terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan\ud bagaimana usaha pencegahan tindak pidana KDRT. \ud Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada\ud Polrestabes Kota Makassar, penulis melakukan wawancara dengan\ud penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait dengan kasus\ud yang dibahas dalam penulisan ini, serta berupa data lainnya yang\ud diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literature, dokumendokumen\ud \ud serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan\ud masalah tersebut. Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data\ud tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang\ud menyebabkan terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi dimana kasus\ud KDRT tidak saja terjadi pada masyarakat dengan golongan ekonomi\ud menengah kebawah dengan dasar permasalahan ekonomi lemah tetapi\ud dapat juga terjadi pada golongan ekonomi menengah keatas dengan\ud dasar tidak saling percaya antara suami dan istri, faktor teknologi dimana\ud kemajuan zaman yang begitu cepat dan diiringi dengan perilaku\ud masyarakat yang konsumerisme menyebabkan sifat seorang istri yang\ud senang menghamburkan uang suaminya yang dapat berakibat\ud pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada terjadinya KDRT,\ud faktor sosial dimana tempat bergaul yang buruk bagi seorang suami dapat\ud menyebabkan perilaku amoral terhadap istri dan dapat berujung pada\ud terjadinya KDRT , dan faktor pendidikan dimana sikap dan perilaku\ud seorang individu dipengaruhi oleh sejauh mana dia memahami norma dan\ud hukum yang berlaku dalam masyarakat serta pendidikan agama yang juga\ud berpengaruh dalam pembentukan moral seseorang. \ud Pemerintah, serta masyarakat wajib mencegah terjadinya tindak\ud pidana KDRT sebagaimana diatur dalam UU R.I No.23 Tahun 2004\ud tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan\ud pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak pidana KDRT\ud melakukan tiga upaya pencegahan diantaranya pre-emtif dimana pihak\ud kepolisian melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan\ud melalui pendekatan sosial, preventif dimana upaya pencegahan atas\ud timbulnya ambang gangguan, agar tidak berlanjut menjadi gangguan\ud nyata, dan yang terakhir ialah upaya represif dimana penegakan hukum\ud terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan,\ud pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan atau pelanggaran\ud hukum terjadi