PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara, serta untuk mengetahui prosedur dan tata cata pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber-sumber penelitian hukum ini dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi jabatan Aparatus Sipil Negara didasarkan atas ruang lingkup tugas serta beban tanggung jawab jabatan, sehingga merupakan syarat mutlak untuk ditetapkan persyaratan jabatan agar menjadi jelas korelasi denga kebutuhan jabatan dan pemangku jabatan. Pada tataran praksis, pelaksanaan ketentuan pengisian jabatan aparatur sipil negara, khususnya tentang prinsip keterbukaan dan kompetetif, secara umum telah dilaksanakan walaupun masih terdapat keragaman. Untuk itu, keragaman bentuk atau model pelaksanaan pengisian jabatan, baik secara terbuka maupun secara kompetetif, hendaknya tetap memerhatikan koherensinya dengan status jabatan dan persyaratannya