ANALISIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

2016ABSTRAK\ud \ud Asrul Prayudha Imran E12108300, Analisis Prinsip Good Governance dalam\ud Pelaksanaan Kewenangan Camat di Kecamatan Panakkukang Kota\ud Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Dr.H.A.Samsu Alam,\ud M.Si, Dr. A. M. Rusli, M.Si\ud Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan\ud prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pelaksanaan\ud kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Tipe\ud penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang\ud digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data dilakukan\ud menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Data\ud dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data\ud yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui\ud mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke\ud dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,\ud menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat\ud kesimpulan. \ud Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan\ud akuntabilitas kewenangan camat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar\ud dapat dilihat pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah kecamatan,\ud kewenangan pengelolaan kebersihan dan operasional pemadam kebakaran.\ud Transparansi penyelenggaraan kewenangan camat di Kecamatan\ud Panakkukang Kota Makassar meliputi informasi peraturan daerah yang\ud berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah\ud kecamatan dan informasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan\ud dan surat keterangan, dan informasi biaya pembuatan SITU serta\ud penyediaan sarana pengaduan terhadap pelayanan. Pelaksanaan tugas dan\ud fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang\ud melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dapat dilihat diantaranya\ud dalam bidang kebersihan dan lingkungan hidup, pembangunan dan\ud pemberdayaan masyarakat, pelayanan, serta pemberian bantuan berupa\ud barang dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan