PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PRAKTEK TUKANG GIGI

2015ABSTRAK\ud ANDI NURFAIZAH AT B III 08 445, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Pelayanan dan Jasa Praktek Tukang Gigi (Dibimbing oleh Oky D. Burhamzah sebagai Pembimbing I dan Marwah sebagai Pembimbing II).\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap praktek tukang gigi.\ud Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Praktek Tukang Gigi Kota Makassar dan Praktek Tukang Gigi Kabupaten Bone. Penelitian ini besifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data diperoleh dilakukan dengan metode wawancara dengan tetap memperhatikan literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.\ud Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen yang dirugikan atas pelayanan dan jasa praktek tukang gigi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tindakan melawan hukum kepada tukang gigi. Sementara itu untuk penyelesaian sengketa konsumen yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur di dalam maupun di luar pengadilan. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membinaan dan mengawasi dengan tujuan tukang gigi dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan standar kewenangannya, hal tersebut guna melindungi masyarakat dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktek tukang gigi. Selain itu pemerintah dapat mejatuhkan sanksi administratif terhadap tukang gigi yang melakukakan pelanggaran, berupa teguran tertulis, pencabutan izin sementara dan pencabutan izin tetap