PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

2015RIZKY ANDRIARSYAH H (B11109316) ???PERANAN KEPOLISIAN\ud DALAM MEMBENTUK KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI\ud KOTA MAKASSAR???. Dibimbing oleh Bapak Hasbir Paserangi selaku\ud pembimbing I, dan Ibu A. Tenri Famauri selaku pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian NRI\ud dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di kota Makassar dan\ud fator-faktor yang mempengaruhi Kepolisian NRI dalam membentuk\ud kesadaran hukum masyarakat di kota Makassar. Penelitian dilakukan di\ud wilayah hukum Kota Makassar dengan metode penelitian menggunakan\ud teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan\ud wawancara. \ud Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terkait peningkatan\ud kesadaran hukum, selain melakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan,\ud pihak kepolisian juga mengayomi dan memberikan pelayanan kepada\ud masyarakat yang menghadapi kasus hukum. Jadi sewaktu masyarakat\ud menghadapi kasus hukum, pihak kepolisian akan memberikan\ud pengetahuan hukum yang diperlukan terkait kasus yang dihadapinya,\ud sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;\ud 2.\ud Faktor-faktor\ud \ud yang mempengaruhi peranan Kepolisian NRI\ud dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat di Kota Makssar dapat\ud dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang\ud menghambat peran kepolisian terkait kesadaran hukum pertama adalah\ud gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah,\ud kedua kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani\ud perkara hukum. Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah\ud adanya sistem Polmas, yaitu sistem yang lebih mengutamakan model\ud restorative justice, daripada criminal justice system. Sebuah penyelesaian\ud masalah dengan kearifan lokal, namun tetap terdapat unsur kepolisian.\ud Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam\ud meningkatkan dan menanamkan kesadaran hukum adalah oknum\ud masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dan infrastruktur kota,\ud dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang\ud mendukung adalah kontrol sosial dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan\ud media masssa