ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH PANTAI DEWATA OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PINRANG

2015ABSTRAK\ud \ud Anilda, Nomor Induk Mahasiswa B11108509 Hukum Keperdataan,\ud Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Aspek\ud Hukum Penguasaan Tanah Pantai Dewata Oleh Masyarakat Di\ud Kabupaten Pinrang. dibimbing oleh Prof.Dr.Farida Patittingi selaku\ud Pembimbing I dan H.M.Ramli Rahim selaku Pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum \ud penguasaan tanah pantai Dewta oleh masyarakatbdi Kabupaten Pinrang\ud dan untuk mengetahui pula kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang\ud terhadap penggunaan tanah Pantai Dewata dari masyarakat tersebut.\ud Sumber data yang ditelah dalam penelitian ini antara lain : hasil\ud wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan literatur yang\ud dikaitkannya dengan penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan\ud sempadan pantai baik berupa buku maupun peraturan perundangundangan\ud \ud yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik\ud pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan\ud kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan\ud yang disesuaikan dengan kenyataan dilapangan serta dianalisis secara\ud kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. \ud Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa aspek hukum\ud penguasaan tanah pantai Dewata oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang\ud berdasarkan adanya bukti-bukti penguasaan atas tanah berupa Sertifikat\ud Hak Milik, Akta Jual Beli, SPPT, ada juga yang hanya beruapa pengakuan\ud kalo tanah tersebut tanah adat dari hasil nenek moyangnya dan ada pula\ud yang hanya berbekal Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh\ud Kepala Kelurahan dan Kepala Pemerintah Kecamatan Cempa untuk\ud mengusai tanah tersebut. Adapun kebijakan Pemerintah setempat yaitu\ud dengan memberikan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah bagi masyarakat\ud yang mempunyai alas hak yang kuat agar kelak tanah tersebut dapat\ud digunakan sebagai mana mestinya