MEMAHAMI PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA ORDE BARU

--Dalam perjalanan sejarah politik di negara kita telah mencatat suatu peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan, yaitu pada tahun 1975 telah terjadi peristiwa dalam sistem kepartaian. Peristiwa ini menjadi sangat penting karena pada saat itu telah lahir Undang-Undang No.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, yang didalamnya berintikan pada kebersamaan memfusikan sembilan partai politik yang ada menjadi dua, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Seiring dengan lahirnya Undang-Undang tersebut maka secara otomatis pemilu berikutnya sejak berlakunya UU No.3 tahun 1975 yaitu pemilihan umum tahun 1977 sampai pemilu 1997 kontestan politik (peserta pemilu) yang berhak mengikuti pesta demokrasi hanya ada tiga konstestan yaitu; adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PD!) dan Golongan Karya (Golkar).\ud Terkait dengan lahirnya UU No.3 tahun 1975 (sejak reformasi tidak berlaku lagi) tersebut, secara teoritis memang dapat dibenarkan, karena kondisi negara kita saat itu sangat membutuhkan bahkan setidaknya menjadi sebuah keharusan dalam sistem kepartaian kita. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman bangsa kita saat itu yang tidak dapat dengan cepat melaksanakan pembangunan semenjak kemerdekaan, akibat banyaknya partai yang dimiliki dan pada kenyaataannya partai-partai tersebut tidak efektif. Akibat trauma politik khususnya pada penyakit kepartaian sepertinya telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan sistem baru dengan memperkecil jumlah partai politik dengan cara memfusikannya partai dengan maksud agar dapat meminimalisasi berbagai konflik ideologi yang berbeda yang dianut oleh partai tersebut