PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN ANTARA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

2015Fidya Ramadhani, (B11109449), Penerapan Asas Keseimbangan dalam\ud Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat \ud Komitmen (dibimbing oleh Prof.Dr.Ahmadi Miru,S.H.,M.H. dan\ud Dr.Nurfaidah Said S.H.,M.H.,M.Si). \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas\ud Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan\ud Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk mengetahui bentuk perlindungan\ud hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat\ud Komitmen. \ud \ud Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Prov. Sulawesi \ud Selatan yang dilakukan di empat instansi yang berhubungan dengan\ud pelaksanaan jasa konstruksi yaitu di kantor Gabungan Pengusaha\ud Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), Dinas Pekerjaan Umum &\ud Prasarana Wilayah, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Kantor\ud Sekretaris Daerah Kota Parepare Bagian Keuangan dan Bagian\ud Pembangunan. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian\ud kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung\ud dengan pihak-pihak yang terkait. Teknik penarikan sampel yang\ud dipergunakan oleh penulis adalah teknik non random sampling dimana\ud sampel penelitian adalah penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam\ud Gapeksindo sebanyak 5 (lima) orang. Pada penelitian ini analisis data\ud yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitis. \ud Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, bahwa\ud Penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian antara penyedia jasa\ud dan pengguna jasa dalam hal ini PPK, masih kurang berimbang karena\ud adanya beberapa klausul di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak\ud penyedia jasa, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan posisi kedua\ud belah pihak, yang mana pihak PPK menjadi lebih tinggi kedudukannya\ud dibandingkan penyedia jasa. Bentuk perlindungan hukum terhadap\ud penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen telah tertuang\ud dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun salah satu bentuk perlindungan\ud hukum bagi pejabat pembuat komitmen, yaitu ketika penyedia jasa\ud konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaannya maka secara otomatis\ud mereka akan dikenakan denda yang akan dipotong langsung dari\ud pembayaran prestasinya. Sedangkan perlindungan hukum bagi penyedia\ud jasa konstruksi belum sepenuhnya terpenuhi karena ketika penyedia jasa\ud konstruksi merasa dirugikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen yang\ud melakukan wanprestasi, sangat sulit bagi penyedia jasa konstruksi untuk\ud melakukan gugatan sebab terkendala pada rasa kekhawatiran yang tinggi\ud bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya pada\ud masa yang akan datang. \ud \ud