PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)

2015ABSTRAK\ud ???Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia dan Relevansinya Dengan Hak Terdakwa Untuk Melakukan Pembelaan (Studi Kasus Putusan No:90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)??? karya Ari Mentari (B 111 11 004), di bawah bimbingan Prof Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.\ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peradilan in absentia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui relevansi dengan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam pelaksanaan putusan in absentia dalam tindak pidana korupsi.\ud Penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Negeri Makassar adapun data-data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dengan para Hakim setempat serta melalui penelitian kepustakaan.\ud Peradilan adalah kekuasaan negara guna menegakkan hukum dan keadilan memeriksa, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa , kecuali undang-undang menentukan lain; bebarapa asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana sebagai berikut : (1). Peradilan cepat,sederhana, dan biaya ringan; (2). Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence); (3). Asas Oportunitas (4). Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk umum; (5). Semua Orang Diperlakukan Sama Didepan Hukum; (6).Peradilan Dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan Tetap;(7).Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;(8).Pemeriksaan Hakim yang langsungdan lisan dimana pada Proses pemeriksaan pidana dimulai pada penentuan hari sidang dan pemanggilannya hingga jenis pemeriksaan seperti pemeriksaan cepat, pemeriksaan singkat, dan atau pemeriksaan Biasa. Tentang Hakikat Peradilan In Absentia dalam peraturan perundang-undangan serta Hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa dapat pula dijelaskan pada penjabaran penulis.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: (1). Peradilan secara in absentia pada hakikatnya dapat dijadikan suatu solusi hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan permasalahan menghindarkan diri dari penuntutan sehingga memberikan kepastian hukum sebagaimana dituangkan dalam UU No.31 Tahun 1999 yang diperbarui UU. No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .(2). Dalam peradilan secara in absentia, terdakwa tetap memiliki hak pembelaan di persidangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tetapi karena ketidak-hadirannya terdakwa dianggap mengabaikan hak pembelaannya sebagai konsekuensi in absentia pada proses pemeriksaan sidang pengadilan demi menjaga prinsip peradilan cepat juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hak-haknya sebagai individu