TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSIPELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan No:212/Pid.B/2012/PN.SUNGG)

2015FLORENSIA RIA PARIAMBO (B111 10 493), dengan judul ???TINJAUAN\ud SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PELAKU\ud TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan No: 212/ Pid.B/\ud 2012/ PN.SUNGG)???. Dibawah bimbingan Hasbir Paserangi selaku\ud Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sosiologi\ud hukum terhadap tindak pidana penggelapan serta upaya yang\ud dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana\ud penggelapan dalam studi kasus yang diajukan oleh penulis. \ud \ud Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan\ud (Library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang\ud dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Data primer diperoleh\ud dengan cara mewawancarai narasumber yang terkait dengan judul\ud penelitian, yakni salah satu Majelis Hakim yang memutuskan kasus\ud Putusan perkara yang dijadikan sebagai objek penelitian (studi kasus).\ud Data sekunder diperoleh dengan cara menelaah buku-buku dan karya\ud tulis lainnya sesuai dokumen-dokumen yang mempunyai kaitan erat\ud dengan materi skripsi ini. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif\ud yang diuraikan secara deskriptif. \ud \ud Hasil dari Penelitian yang diperoleh penulis antara lain : 1) Faktorfaktor\ud nonhukum\ud yang\ud \ud menyebabkan terdakwa selaku karyawan Cleaning\ud Service melakukan tindak pidana penggelapan di PT. H. Kalla Sub.\ud Cabang Gowa berdasarkan Putusan No: 212/ Pid.B/ 2012/ PN.SUNGG,\ud antara lain: factor eksternal yakni factor ekonomi dan faktor pergaulan/\ud lingkungan terdakwa yang mempengaruhi tingkah lakunya sehingga\ud dengan sadar terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan\ud menggunakan uang Perusahaan tempatia bekerja untuk kepentingan\ud pribadinya tanpa hak untuk berfoya-foya dan melakukan judi; dan Faktor\ud internal : yaitu moralitas dan pendidikan terdakwa yang tidak dibina\ud dengan baik sejak kecil untuk benar-benar mengenal nilai-nilai dan normanorma\ud \ud di dalam masyarakat. 2) Penerapan hukum oleh Hakim terhadap\ud kasus ini sesuai karena sanksi yang dijatuhkan dalam putusanNo:\ud 212/Pid.B/2012/PN.SUNGG, dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)\ud KUHP tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan\ud secara berlanjut sudah sesuai dengan hal-hal yang memberatkan dan halhal\ud \ud yang meringankan hukuman terdakwa, sebagaimana dakwaan\ud alternative sebelumnya yang diajukan oleh Penuntut Umum telah\ud dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim guna tercapainya\ud keadilan antara pelaku dan korban mengenai ganti rugi yang tidak\ud tercapai oleh karena pelaku tidak sanggup mengembalikan uang\ud Perusahaan PT. H. Kalla secara kekeluargaan (melalui upaya restorative\ud justice) sampai pada tuntutan pidana. \ud