KONFLIK ELITE POLITIK LOKAL DALAM KASUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN 2003-2008

--politik lokal merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi politik pascaruntuhnya rezim Orde Baru. Salah satu aspek yang terkait dengan kajian ini adalah konflik antarelite politik lokal dalam kasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang jarang ditemukan pada rezim sebelumnya (Orde Lama dan Orde Baru). \ud Pada rezim sebelumnya, konflik yang sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah adalah konflik antara elite politik di pusat dengan masyarakat lokal atau konflik antar elite politik di pusat. Pada tahun 1950-an, elite politik di pusat (pemerintah pusat) kerapkali memaksakan keinginan politiknya dalam pemilihan kepala daerah.Tidak jarang pula aspirasi masyarakat lokal diabaikan. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, pemerintah pusat mencengkeram daerah-daerah dengan jalan menempatkan orang-orangnya sendiri di provinsi-provinsi begitu revolusi usai. Secara politik, kebijakan ini mendapat reaksi negatif dan beberapa tokoh di daerah, karena banyak tokoh daerah yang merasa berjasa pada masa revolusi diabaikan oleh pemenintah pusat dan dicampakkan dan struktur kekuasaan setempat