ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA DI KABUPATEN PINRANG

2015INTISARI\ud MUHAMMAD RIFAD SYARIF PUTRA, Nomor Pokok E121 09 101 \ud , Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan,Fakultas\ud Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,menyusun skripsi\ud dengan judul : \ud ??? ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN\ud POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN\ud DAERAH DI KABUPATEN PINRANG ??? di Bawah Bimbingan Dr.H.A.Gau\ud Kadir,MA dan Dra.Hj.Nurlinah,M.Si \ud Penelitian ini bertujuan menguraikan bagaimana peran satuan\ud polisi pamong praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di\ud Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan faktorfaktor\ud yang\ud mempengaruhi\ud peran\ud pemerintah\ud dalam\ud penjagaan\ud ketertiban\ud \ud dan\ud \ud ketentraman di Kabupaten Pinrang. Tipe penelitian yang digunakan\ud dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan dasar penelitian studi kasus.\ud Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengumpulan\ud data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang\ud diteliti, wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung\ud dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta\ud ditunjang oleh data sekunder, kemudian hasil dari data tersebut dianalisa\ud secara kualitatif. \ud Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Satuan Polisi\ud Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daeraha tidak lepas dari\ud bagaimana bentuk pengawasannya terhadap Peraturan Daerah yang\ud dijalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penegak\ud perda, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong paraja\ud yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2008 Tentang\ud Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi\ud dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.\ud Yang menjadi objek penegakan Perda di Kabupaten Pinrang Peraturan\ud Daerah No 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban\ud peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di\ud Kabupaten Pinrang. Alur mekanisme penyelesaian yang dilakukan dengan\ud cara Penyelidikan, Pemeriksaan, Pemanggilan, Penagkapan, Penyitaan,\ud dan Penyelesaian. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan\ud dalam penegakan ketentraman dan keteriban di Kabupaten Pinrang dalam\ud hal ini penegakan Peraturan Daerah No 9 tahun 2002 adalah tingkat\ud pendidikan, Fasilitas dan peralatan yang berhubungan dengan alat yang\ud nantinya akan menunjang pelaksanaan tugasnya dalam menegakkan\ud Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang, dan Peran Pemerintahan\ud sebagai pembuat regulasi dan juga pengambil kebijakan yang akan\ud menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam\ud penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pinrang