KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI

2015ABSTRAK \ud ANDI FACHRUL IKSAN NIZAAR (B 111 10 337) Kedudukan Dewan\ud Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan Pada Penetapan Upah\ud Minimum Provinsi, dibawah bimbingan dan arahan Prof. Dr. Marwati\ud Riza ,S.H.,M.Si selaku Pembimbing I dan Ariani Arifin, SH,.M.H selaku\ud Pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dewan\ud Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penetapan Upah Minimum\ud Provinsi dan untuk mengetahui Hubungan Dewan Pengupahan Provinsi\ud dengan Gubernur pada penetapan Upah Minimum Provinsi. Penelitian ini\ud dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan\ud Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan\ud dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan serta\ud beberapa pihak yang terkait. \ud Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini\ud adalah melakukan kajian normatif dan penelitian lapangan berupa\ud pengamatan disertai wawancara, menelaah data-data statistik yang\ud diperoleh dari berbagai sumber dan mempelajari sejumlah literatur yang\ud berkaitan dengan topik permasalahan, setelah itu data yang diperoleh\ud dianalisis dengan pendekatan kualitatif kemudian disajikan dengan\ud deskriptif. \ud Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dewan Pengupahan\ud Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga daerah non struktural\ud dalam artian kedudukan lembaga ini tidak berada dibawah struktur\ud organisasi pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dalam hal ini Gubernur\ud Sulawesi Selatan. Tapi keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh\ud Gubernur. Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan\ud memiliki hubungan yang sangat erat dalam penetapan Upah Minimum,\ud mulai dari pemberian saran dan pertimbangan maupun rekomendasi\ud dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan