PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN WOMAN INDIGENOUS RIGHTS DI INDONESIA

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984. Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal dalam CEDAW yang menyatakan bahwa negara-negara Peserta CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak perempuan. Oleh karena itu dibutuhkan harmonisasi antar regulasi yang ada di Indonesia agar hak-hak woman indigenous dapat dilindungi. Bahkan PBB juga mengakui dan melindungi eksistensi serta hak-hak Indigenous People dengan dikeluarkannya deklarasi PBB tentang Indigenous People Rights. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi eksistensi Indigenous People dan Woman Indigenous Rights yang ada di daerahnya, serta untuk mengetahui faktor yang menghambat upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi eksistensi Indigenous People dan Woman Indigenous Rights yang ada di daerahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) Upaya pemerintah daerah dalam melindungi eksistensi indigenous people dan memenuhi hak-hak woman indigenous rights di daerahnya patut di apresisasi, berdasarkan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan terhadap eksistensi indigenous people dan memenuhi hak-hak woman indigenous rights, ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : 1. kesetaraan seluruh kelompok dan masyarakat, dan diantara laki-laki dan perempuan, 2. partisipasi dalam pengambilan keputusan, 3. hak atas identitas dan kewarganegaraan, 4. kehidupan yang aman dan bebas dari kekerasan, 5. akses ke pendidikan dalam bahasa dan budaya sendiri, 6. kesetaraan dalam pekerjaan, hak milik, dan hukum, 7. akses ke jaminan kesehatan, serta 8. kesetaraan ekonomi dan sosial, dilihat dari kedelapan indikator tersebut, maka apa yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sudah mengupayakan hal-hal yang diamanatkan oleh instrumen hukum tersebut, walaupun belum maksimal (terdapat kelemahan di beberapa indikator). (II) Faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah daerah dalam melindungi eksistensi indigenous people dan memenuhi hak-hak woman indigenous rights di daerahnya, umumnya karena 1. Peraturan yang kurang memadai, 2. kurangnya penerimaan indigenous people khususnya woman indigenous rights terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah setempat, dan 3. kurangnya sarana yang dimiliki oleh pemerintah