REVITALISASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI UNTUK MEMPERKUAT PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui sejauhmana Mahkamah Konstitusi RI telah menjalankan kewenangannya dalam pengujian undang-undang (judicial review) sejak terbentuk tahun 2003 lalu. kedua, untuk memikirkan konsep bagaimana upaya penguatan (revitalisasi) kewenangan Mahkamah Konstitusi RI melalui judicial review (JR) untuk memperkuat perlindungan terhadap konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan; buku-buku, jurnal, laporan tahunan Mahkamah Konstitusi, majalah, koran, internet, serta referensi lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah menjalankan kewenangannya terkait Pengujian Undang-Undang (PUU). Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara PUU yang diuji MK RI sejak 2003 hingga akhir 2013 berjumlah 194 undang-undang. dari jumlah tersebut sebanyak 5 (lima) undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhan. Sedangkan 80 (delapan puluh) undang-undang dibatalkan sebagian baik frasa, kalimat, ayat, atau Pasal yang terkandung dalam UU tersebut. Kedua, Salah satu upaya penguatan MK RI adalah dengan memasukan pengaduan konstitusional (constitutional complaint) kedalam kewenangan MK RI, selain dari kewenangan judicial review (pengujian undang-undang) yang telah dimiliki oleh MK. Hakekat dari constitutional complaint adalah untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan pengaduan konstitusional ini diantaranya adalah Jerman, Spanyol, Slovakia, dan beberapa negara lainnya