AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS PELAYANAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR

Kajian tentang akuntabilitas pelayanan public: Studi kasus pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kota Makassar mendapatkan sorotan dari stakeholder. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dari aspek legalitas, professional, kewenagan, pengawasan, dan dimensi kualitas pelayanan perizinan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian studi kasus yang mendeskripsikan dan menjelaskan implikasi beberapa indicator akuntabilitas dan kualitas pelayanan perizinan. Untuk mendapatkan informasi yang valid maka penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan harapan informan tersebut memahami substansi permasalahan yang diteliti. Informan tersebut dari Badan Perizinan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan Daerah, Tokoh masyarakat pengguna, pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan legalitas pelayanan perizinan belum maksimal, terkendala dengan kurang sosialisasi peraturan tersebut dan kurang terampilnya aparat pelayanan dalam menggunakan computer sehingga mengganggu proses penyelesaian pekerjaan. Selain itu Standar operasional prosedur (SOP) belum berjalan secara maksimal sehingga kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Dari sisi pendidikan dan golongan cukup baik dan mendukung pelaksanaan pekerjaan, namun pegawai secara teknis kurang terampil menggunakan computer, kurang memahami seluk beluk terkait perizinan mendirikan bangunan sehingga sulit memberikan informasi yang akurat kepada pengguna layanan, kurang terampil dalam perhitungan IMB. Namun secara operasional pelayanan IMB tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Setiap IMB yang akan diterbitkan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Kewenangan yang diberikan kepada BPTPM adalah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sistem pengawasan yang yang diterapkan di BPTPM dalam memberikan pelayanan IMB yaitu pengawasan langsung dari kepada Bidang Pelayanan Perizinan. Dimensi kualitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kota Makassar meliputi: keterbukaan dalam pelayanan, prosedur dan kemudahan pelayanan, ketersediaan sarana penunjang, rentang waktu, empaty dan daya tanggap pegawai, kehandalan aparatur, rasa aman dan nyaman belum maksima