PENETAPAN ITSBAT NIKAH MASSAL OLEH PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

2015MUH RISWAN (B11110432). Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh\ud Pengadilan Agama Makassar. Dibimbing oleh bapak Sukarno\ud Aburaera sebagai pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar\ud hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri\ud yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan itsbat nikah massal oleh\ud Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim\ud Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi\ud yang diberikan ketika permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang\ud terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang\ud Perkawinan dikabulkan. \ud Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang berlokasi di\ud Pengadilan Agama Makassar. Dengan melakukan wawancara langsung\ud kepada beberapa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada\ud itsbat nikah massal. \ud Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, yakni: (1)\ud Pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan perkara\ud itsbat nikah tersebut yaitu untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga,\ud melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan nikah sirri tersebut.\ud Kemudian dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 7 ayat (3e) KHI\ud dengan terlebih dahulu melihat fakta perkawinan dari setiap pasangan. (2)\ud Hakim Pengadilan Agama Makassar menyadari adanya dampak yang\ud muncul ketika mengabulkan setiap perkara itsbat nikah khususnya\ud terhadap nikah sirri. Dampak tersebut diantaranya: (a) masyarakat sudah\ud banyak yang berfikiran menggampangkan dan menyepelekan pencatatan\ud nikah; (b) pernikahan sirri di Indonesia akan semakin subur; (c)\ud menimbulkan fikiran dalam masyarakat bahwa nikah sah menurut agama\ud saja itu sudah cukup sehingga tidak perlu memakai aturan-aturan negara;\ud (d) kepercayaan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang\ud Perkawinan berkurang; (e) masyarakat seakan menyepelekan UU\ud Perkawinan tersebut. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama memberikan\ud solusi yaitu Pemerintah dengan melibatkan banyak pihak (instansi lain)\ud harus rutin dan berkelanjutan melakukan sosialisasi berupa penyuluhan\ud kepada masyarakat di kota maupun di desa-desa mengenai perkawinan\ud dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan utamanya mengenai\ud pentingnya pencatatan nikah