TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI KOTA MAKASSAR

2015Nuria Mentari Idris (B11111257) Tinjauan Yuridis Terhadap\ud Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Legislatif\ud 2014 di Kota Makassar, dibimbing oleh Muhadar sebagai pembimbing\ud I dan Amir Ilyas sebagai pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam proses\ud penanganan tindak pidana pada pemilihan umum legislatif 2014 di kota\ud Makassar , untuk mengetahui implementasi Undang ??? Undang Nomor 8\ud Tahun 2012 tentang proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif\ud dan mengetahui kedudukan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum\ud Terpadu) dalam proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun\ud 2014 di kota Makassar . \ud Penelitian ini dilakukan di Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota\ud Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri\ud Makassar , dan Pengadilan Negeri Makassar dengan sumber data primer\ud dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan\ud menganalisis data yang diperoleh secara yuridis kualitatif kemudian\ud disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan\ud menggambarkan mengenai penanganan tindak pidana pemilu legislatif\ud 2014 di kota Makassar. Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta yang\ud telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan, Implementasi\ud Undang ??? Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus terwujud dengan ketentuan\ud Undang ??? Undang yang unsur ??? unsur didalamnya telah ada\ud pembuktiannya untuk memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Pilihan\ud terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha\ud mengantisipasi akibat ??? akibat dari kompleksitas faktor secara\ud komprehensif , kemudian proses penanganannya oleh sentra gakkumdu\ud yang merupakan forum kesepahaman antara tiga lembaga terkait yakni\ud panwaslu, kepolisian , dan kejaksaan yang menerima serta menangani\ud temuan dan laporan yang telah panwaslu terima sebelumnya dari\ud masyarakat , sehingga dari kesepakatan ketiga lembaga tersebut untuk\ud menindaklanjuti temuan atau pelaporan pidana Pemilu