TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BARRU)

2015Wahyuni Zakaria (B111 11 125), ???Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak \ud Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi???\ud (Studi Kasus Putusan Nomor: 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru)???. Di bawah\ud bimbingan Muhadar sebagai pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai\ud Pembimbing II. \ud \ud Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan hukum pidana dalam \ud tindak pidana pengangkutan dan perniagaan bahan bakar minyak bersubsidi\ud dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam\ud perkara dengan nomor putusan : 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru \ud \ud Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru dan Kejaksaan \ud Negeri Barru dengan melakukan wawancara jaksa penuntut umum, dan\ud hakim. Selain itu Peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara\ud menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang\ud berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. \ud \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pada perkara Nomor \ud 60/Pid.Sus/2014/PN.Barru Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah\ud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana\ud ???Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang\ud Disubsidi Pemerintah. Terdakwa Muh. Rizal bin Muh.Rasyid telah terbukti\ud melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak\ud dan Gas Bumi. Namun, menurut penulis Hakim dan Jaksa PU dalam\ud menerapkan hukum pidana lebih tepat jika memutus terdakwa melanggar\ud Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas\ud Bumi 2). Dalam memutus perkara, Majelis Hakim lalai dalam menerapkan\ud hukum dengan tidak mempertimbangkan secara matang dakwaan Jaksa\ud Penuntut Umum. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan\ud Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, bukan Pasal 53 Undangundang\ud Nomor\ud 22\ud Tahun\ud 2001,\ud sehingga\ud hakim\ud dapat\ud dikatakan\ud keliru