TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)

2015ANDI NURSATANGGI M (B111 11 101), dengan judul skripsi \ud ???Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan\ud Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Pada Tindak Pidana\ud Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B./2011/PN.Mks)???\ud dibawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno sebagai pembimbing I\ud dan Ibu Hj. Haeranah sebagai pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan\ud Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus lepas Ir. Frans\ud Tunggono dan Jhon Lucman dan Mengkaji serta membandingan putusan\ud lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.\ud 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim\ud Mahkamah Agung No. 871/K/Pid/2012 \ud Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar.\ud Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik\ud pengumpulan data berupa penelitian pustaka, penelitian lapangan dengan\ud melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi\ud tersebut. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif\ud yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder\ud dan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh\ud dari berbagai sumber. \ud Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 1)\ud Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana\ud terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks, oleh\ud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa diputus Lepas dari\ud Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging) tidak tepat\ud dan keliru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak\ud mempertimbangkan secara baik dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut\ud Umum dan tidak memahami unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim\ud Pengadilan Negeri Makassar juga mencampur adukkan penipuan dari segi\ud hukum perjanjian (perdata) dengan penipuan dari segi hukum pidana dan\ud keliru menjadikan perjanjian (perdata) sebagai suatu perikatan yang\ud dibangun pelaku dan korban sebagai alasan pembenar. Selain itu faktafakta\ud \ud persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, alat\ud bukti yang ada, serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang\ud dijatuhkan Majelis Hakim, keliru dan terburu-buru dalam memutus. 2)\ud Dalam putusan kasasi No. 871 K/Pid/2012 Majelis Hakim Mahkamah\ud Agung memeriksa kembali perkara No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dan\ud memutus Terdakwa terbukti melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat\ud (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara sah\ud dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta dalam tindak pidana\ud penipuan. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal 378 KUHP\ud ???rangkaiaan kata-kata bohong??? yang dilakukan oleh para Terdakwa da