TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA MAKASSAR

2014M. Fadhlan Fadhil B. (B11109382), Tinjauan Kriminologis Terhadap \ud Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota \ud Makassar (dibimbing oleh Imran Arief selaku Pembimbing I dan \ud Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing II) \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab \ud terhadap kejahatan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di kota \ud Makassar dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta \ud pihak Pertamina dalam menanggulangi penimbunan bahan bakar minya \ud bersubsidi di wilayah hukum kota Makassar. \ud Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, \ud P.T. Pertamina Regional VII Sulawesi, dan Lembaga Pemasyarakatan \ud Kelas I Makassar. Data yang didapatkan terdiri dari data primer yaitu data \ud yang diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara kepada \ud narasumber yang berkompeten dalam intansi terkait dan data sekunder \ud berupa data arsip dan laporan yang juga diperoleh dari instansi terkait. \ud Penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan \ud pihak terkait termasuk para tahanan yang berkaitan dengan penimbunan \ud bahan bakar minyak bersubsidi di kota Makassar. \ud Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak \ud pidana penimbunan bahan bakar minyak di kota Makassar disebabkan \ud oleh beberapa faktor yaitu faktor internal berupa niat yang timbul dari \ud pelaku, faktor ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan \ud besar dengan cepat, serta moral yang dimiliki para pelaku. Terdapat juga \ud faktor eksterna (berupa mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak \ud bersubsidi, besarnya rentan harga antara bahan bakar minyak bersubsidi \ud dengan bahan bakar minyak nonsubsidi serta lemahnya pengawasan). \ud Sedangkan upaya penanggulangan yang bersifat prefentif yang dilakukan \ud oleh pihak kepolisian berupa pengawasan yang bersifat eksternal yaitu \ud pengawasan pascapembelian bahan bakar minyak sedangkan \ud pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pertamina berupa pengawasan \ud bersifat internal Pertamina. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak \ud kepolisian adalah menerapkan hukum pidana yang berlaku sesuai dengan \ud undang-undang yang berlaku, sedangkan upaya represif yang dilakukan \ud oleh pihak pertamina berupa skorsing hingga pemutusan hubungan kerja \ud pada agen yang terbukti terlibat dalam tindakan penimbunan bahan bakar \ud minyak bersubsidi