Akuntabilitas, kinerja pelayanan IMB

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dari aspek legalitas, professional, kewenagan, pengawasan, dan dimensi kualitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kota Makassar. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan informasi yang valid maka penentuan informan dilakukan secara purposive sampling yang terdiri atas unsur pimpinan: Badan Perizinan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Tata Ruang, Dinas Pendapatan Daerah, masyarakat pengguna, pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan legalitas pelayanan perizinan belum maksimal, terkendala dengan kurang sosialisasi peraturan tersebut dan kurang terampilnya aparat pelayanan dalam menggunakan komputer sehingga mengganggu proses penyelesaian pekerjaan. Selain itu Standar operasional prosedur (SOP) belum berjalan secara maksimal sehingga kurang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Secara operasional pelayanan IMB tetap melakukan koordinasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan dengan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Setiap IMB yang akan diterbitkan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Kewenangan yang diberikan kepada BPTPM adalah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sistem pengawasan yang diterapkan di BPTPM dalam memberikan pelayanan IMB yaitu pengawasan langsung oleh kepala Bidang Pelayanan Perizinan. Sistem pengawasan ini cukup efektif mendorong kinerja petugas pelayanan IMB. Dimensi kualitas pelayanan perizinan mendirikan bangunan di Kota Makassar yang meliputi: keterbukaan dalam pelayanan, prosedur dan kemudahan pelayanan, ketersediaan sarana penunjang, rentang waktu, empaty dan daya tanggap pegawai, kehandalan aparatur, rasa aman dan nyaman belum maksimal sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan IMB belum dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna