TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK AIR PERMUKAAN YANG TERUTANG OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

2014VIA MUTDMAINNAH (B111 10 466) Tinjauan Yuridis Terhadap \ud Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh \ud Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh \ud Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H, M.H selaku pembimbing I dan \ud Ruslan Hambali, S.H, M.H selaku pembimbing II. \ud Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan \ud pajak air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi \ud Selatan serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Penagihan Pajak Air \ud Permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan \ud Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah \ud Provinsi Sulawesi Selatan. \ud Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak \ud air permukaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan \ud dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan \ud Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak daerah yang pada pelaksanaannya \ud mengacuh pada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 \ud Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Air Permukaan serta yang \ud menjadi kendala utama dalam penagihan pajak air permukaan yakni tidak \ud adanya water meter (alat pengukur penggunaan/ pemanfaatan air) yang \ud menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan \ud untuk menghitung penggunaan air oleh Wajib Paja