Sinkronisasi Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disusun sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten pada dasarnya memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, yang diantaranya dijabarkan ke dalam rencana pola ruang wilayahnya. Rencana pola ruang, sebagaimana diamanatkan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya. Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, penetapan pola ruang suatu wilayah kabupaten harus serasi dengan rencana pola ruang kabupaten/kota yang bertetangga. Hal tersebut diperlukan agar terdapat kesesuaian pola ruang antara wilayah yang saling berbatasan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam peruntukan fungsi ruangnya. Namun demikian, apabila melihat pada realitas yang ada, peruntukan ruang pada wilayah perbatasan seringkali tidak terdapat keserasian antara pola ruang satu wilayah kabupaten dengan kabupaten/kota tetangga. Hal tersebut dapat diidentifikasi ketika peta rencana pola ruang kedua wilayah saling ditampalkan, terdapat perbedaan batas wilayah administrasi, dan ketika diamati secara lebih cermat pada wilayah perbatasan tersebut memiliki peruntukan ruang yang berbeda, dan bahkan ada bagian wilayah yang tidak masuk pada kedua wilayah administrasi yang saling bersebelahan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian pola ruang ada wilayah perbatasan, yaitu pada wilayah yang saling berbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Mengacu pada hasil identifikasi yang dilakukan pada rencana pola ruang kedua wilayah tersebut, perlu dilakukan sinkronisasi rencana tata ruang wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang diwujudkan dengan adanya single base map sebagai dasar dalam menyusun rencana tata ruang serta melibatkan stakeholder terkait sehingga dapat mewujudkan keserasian pola ruang dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam penetapan kebijakan yang lebih lanjut terutama terkait dengan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang