EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BUDIDAYA UDANG (STUDI KASUS DI PROVINSI LAMPUNG

Pengawasan mutu yang ketat melalui Rapid Alert System (RAS) dan Zero Tolerance terhadap residu antibiotik terlarang pada produk perikanan untuk setiap produk yang akan diekspor ke Uni Eropa menjadi titik tolak bagi pemerintah Republik Indonesia, untuk melakukan tindakan perbaikan di semua lini (pada setiap tahapan/proses produksi primer, pengolahan dan distribusi hasil perikanan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas dan menganalisa pengaruh dari program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah diterapkan dalam kegiatan budidaya udang, khususnya di provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan, yaitu aparat pemerintah yang terkait (18 orang) dan pembudidaya (22 orang). Materi wawancara berpedoman pada kuesioner yang berkaitan dengan variabel – variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Setelah data hasil verifikasi dan wawancara diperoleh, maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisa proses hirarki (AHP), untuk mendapatkan rekomendasi yang terbaik dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh adalah implementasi sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan budidaya udang di provinsi Lampung belum dilaksanakan secara efektif. Namun, kebijakan terkait penerapan sistem mutu telah memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program tersebut di Lampung. Dari analisa AHP diperoleh bahwa alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka continous improvement adalah memperbaiki struktur birokrasi melalui pembinaan pada aparat pemerintah sebagai fasilitator dan pembudidaya sebagai implementator. The strict quality control through Rapid Alert System (RAS) and Zero Tolerance to forbidden antibiotic residue in fisheries product which will be exported to the European Union was become a foundation for Indonesian government in improving each step in fisheries process, including production, manufacturing and distribution stage of the fishery product. The purpose of this research is to evaluate and to review the influence of the regulation implementation that had been done in the Lampung Province. Data will be collected from interviewing some key persons that were involved effectively regarding to quality management and food safety program. They consist of 18 persons of government officers and 22 persons of shrimp farmers. Interviewing will be based on the questioner that was related to the factor which influenced the policy implementation. Afterwards, conclusion will be determinate using Analytical Hierarchy Process (AHP). The result is the implementation of quality control and fisheries product safety systems in the shrimp culture in Lampung province have not been implemented effectively. However, the program has an impact on the success of the program in Lampung. By using AHP method, bureaucracy structure is the most important things to be improved. This can be achieved through capacity building in the scope of government officers as well as shrimp farmers