Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Penyimpangan Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013

Jika Perusahaan benar-benar tidak ingin ketinggalan dalam dunia bisnis, Perusahaan perlu melakukan inovasi-inovasi produk baru dengan tepat dan menyelaraskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan baik. salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis adalah Reklame, karena dengan pemasangan Reklame, suatu Perusahaan dapat mengenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat luas secara tidak langsung, hal ini dapat meningkatkan hasil produksi suatu Perusahaan.Tetapi di kota Malang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perizinan khususnya izin pemasangan Reklame sehingga mengakibatkan dibongkarnya secara paksa papan Reklame oleh pihak Pemerintah Kota karena dinilai mengganggu estetika lingkungan, dapat membahayakan masyarakat sekitar dan pengguna jalan, serta merugikan Negara.Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu maksud dari peneilitian yuridis yaitu berusaha melihat dan memahami permasalahan-permasalahan yang timbul dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2008 dan secara sosiologis yaitu peraturan hukum yang berlaku itu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat.Hasil dari penelitian ini diketahuiImplementasi Pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakatadalah1) Sanksi-sanksi administrasi sudah di terapkan pada pelanggaran penyelenggaraan reklame pasal 34 Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 berupa pencabutan Izin Reklame dan sanksi Denda terhadap Penyelenggara Reklame yang melakukan Pelanggaran Izin Reklame. 2) Penerapan sanksi jika terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan reklame terhadap pemohon dan pemerintah Kota Malang apabila yaitu: a) Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang semisal ada kesalahan prosedur (dismissal procedure) atau maladministrasi dalam pemberian ijin penyelenggaraan reklame, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) akan memberikan sanksi disiplin PNS terhadap staff tersebut. b) Apabila penyelenggara reklame melakukan pelanggaran yang dilakukan bersama-sama staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), maka Ijin penyelenggaraan reklame akan dicabut, dan dikenakan tindak pidana ringan.2) Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi-Sanksi Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame yaitu Pemanggilan terhadap pemohon terkait pelanggaran Izin yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Reklame namun tidak ditanggapi oleh Penyelenggara Reklame terebut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Reklame kepada Penyelenggara Reklame dan membuat surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelanggaran ijin reklame untuk di lakukan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan yang berlaku