Keterwakilan Perempuan yang Lemah di Parlemen Indonesia

Lembar Fakta (Fact Sheet) ini berisi informasi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Lembar fakta ini menggambarkan keterwakilan perempuan di parlemen nasional, apa saja kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan terkait dengan pemilu dan partai politik. Perkembangan peraturan hukum di Indonesia untuk melindungi kepentingan politik perempuan sudah mengalami Perubahan yang baik, yakni dengan mulai diakomodirnya angka kehadiran minimal 30% perempuan di dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu. Namun demikian, aksi afirmasi yang sudah diakomodir itu masih memiliki banyak keterbatasan. Hal ini berdampak tidak optimalnya upaya meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. UU Pemilu tentu memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Persoalan muncul saat UU Pemilu belum benar-benar mengakomodir aksi afirmasi yang mengikat partai memenuhi kuota 30% perempuan dan zipper system. Tidak adanya sanksi yang mengikat partai mengakibatkan banyak partai yang tidak memenuhi aturan aksi afirmasi itu