Pola Relasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan IPM di Jawa Barat

Sejak dilanda krisis ekonomi pada akhir 1997, saat ini Indonesia masih berada dalam tahap pemulihan yang meliputi tidak hanya restrukturisasi di bidang ekonomi, tetapi juga Perubahan-Perubahan di bidang sosial dan politik. Namun dalam proses pemulihan itu tidak dapat dihindari semakin meluasnya kesenjangan antar kelompok dan juga antara daerah kaya dan miskin. Selain masalah kesenjangan pendapatan masyarakat, kesenjangan juga terjadi dalam pencapaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar daerah. Berdasarkan penghitungan terakhir yang dilakukan oleh BPS, pencapaian 20 IPM terbaik tahun 2004 masih didominasi oleh kota-kota besar, seperti Jakarta, Yogyakaryta, Padang, dan Makasar.IPM Jawa Barat masih jauh tertinggal dibanding propinsi lainnya. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan, bahwa pencapaian target tahunan selama ini masih kurang menggembirakan. Di antara penyebabnya menyebutkan: kondisi makro, perencanaan kurang terpadu, dan in efisiensi anggaran, (Renstra Jawa Barat, 2003-2008). Padahal, sesuai dengan kebijakan pembangunan di propinsi ini, tahun 2010 Jawa Barat berambisi menjadi propinsi termaju di Indonesia. Untuk menggapai keinginan agar tidak hanya menjadi sebuah wacana, diperlukan berbagai upaya konkret dengan memanfaatkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi yang ada. Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, memiliki peranan yang penting dalam upaya peningkatan IPM di Jawa Barat, namun pola relasi yang terjalin saat ini antara ketiganya masih belum optimal. Berdasarkan fenomena tersebut, makalah ini mencoba untuk memberikan pemikiran mengenai pola relasi yang mungkin dapat diimplementasikan khususnya dalam membentuk pola yang tepat dalam proses interaksi yang positif antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, akan diperoleh rumusan yang jelas dan tepat mengenai pola hubungan seperti apa yang sebaiknya dilakukan dalam konteks upaya meningkatkan IPM pada masyarakat di Jawa Barat.Hasil analisis mencerminkan bahwa Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah atau sebaliknya, harus memiliki orientasi yang sama terhadap masyarakat. Ketika tidak terjadi kesamaan, masing-masing pihak mencoba berupaya berorientasi pada pihak yang lainnya. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan (regulator), pendorong dan pemfasilitasi (enabler) harus mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam upaya peningkatan IPM kepada pihak Perguruan Tinggi, sehingga antara kebutuhan yang tengah menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah pada masyarakat akan sama dengan fokus perhatian kalangan akademis terhadap masyarakat. Demikian pula masyarakat sebagai obyek pembangunan akan melaksanakan program pemerintah dan hasil temuan Perguruan Tinggi (misalnya program peningkatan IPM), adapun sebagai subyek pembangunan masyarakat bertindak sebagi pelaku dari program itu sendiri. Kunci dari semua hubungan antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, adalah adanya manajemen informasi yang jelas berazaskan komunikasi timbal Balik (dua arah). Berdasarkan argumen-argumen sederhana ini, maka penulis memetakan pola relasi antara Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, dengan istilah ”Pola Relasi Segitiga Emas”