Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik

The purpose of this study see Notary Regulation no longer able to regulate various issues that arise in the implementation of the powers and duties of a notary, as well as the enactment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, so it needs to be refined with the Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law No. 2 Year 2014 concerning Notary, with the enactment of changes in the latest UUJN 2014, Act No. 30 of 2004 concerning Notary still be valid, limited to the articles that are not converted in Law No. 2 Year 2014 on Amendment of Law Number 30 Year 2004 on Notary. To answer the problem under study, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely the notary authority is derived from Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary and Article 1868 of the Civil Code. Meanwhile, prospective notary does not have any authority in making the deed. Responding to the things mentioned above, then the government should, revise the paragraph repeal the provisions of Article 16A (1) and paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary. Key words: status, notary, notary candidate, akta authentic Abstrak Tujuan dari penelitian ini melihat Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi mampu mengatur berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Notaris, demikian pula dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dengannya perlu disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. dengan berlakunya Perubahan UUJN tahun 2014 yang terbaru, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap dinyatakan berlaku, terbatas pada pasal-pasal yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan teori (teoritical approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu kewenangan notaris berasal dari Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan, calon Notaris tidak memiliki kewenangan apapun dalam membuat akta.Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pemerintah, merevisi dengan mencabut ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kata kunci: kewenangan, notaris, calon notaris, akta otenti