Add to ORKGControlling towards legal product based on UU No. 32 year 2004 covers reventive aspect and represive aspect. Preventive aspect refers to Perda before used in regency level, a governor is indirectly called as authority while in province level, the authority is domestic minister. Represive aspect refers to Perda after used and as the authority is Mahkamah Agung
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di dala...
Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 meny...
Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka...
Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemeri...
Desa memasuki babak baru setelah era reformasi, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004. UU ini memba...
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pe...
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk ...
According to Law No. 32 of 2004 supervise the regulation only accentuated the repressive supervision...
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaa...
Abstrak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P...
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regu...
Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan...
After the revocation of several paragraphs in Article 251 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Gov...
Berdasarkan Pasal 24 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanaka...
That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesi...
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di dala...
Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 meny...
Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka...
Penerapan sistem otonomi yang diamanatkan UUD NRI 1945 berimplikasi pada terbaginya kekuasaan pemeri...
Desa memasuki babak baru setelah era reformasi, menyusul lahirnya UU No. 32 Tahun 2004. UU ini memba...
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pe...
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk ...
According to Law No. 32 of 2004 supervise the regulation only accentuated the repressive supervision...
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaa...
Abstrak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P...
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regu...
Terjadi fenomena yang menarik sekaligus memprihatinkan setelah hampir tiga tahun penerapan kebijakan...
After the revocation of several paragraphs in Article 251 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Gov...
Berdasarkan Pasal 24 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan Kepala Daerah dilaksanaka...
That with the presence of refomasi against the holding of the Government of the Republic of Indonesi...
Sejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di dala...
Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 meny...
Abstrak Hukum administrasi Negara merupakan alat (tool) bagi perwujudan penyelenggaraan Negara, maka...