Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor trasimisi dalam komunikasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Penyuluh Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya terlalu hirarkis, sehingga seringkali terjadi inefisiensi dari aspek anggaran maupun waktu. Dari sisi sumber daya, tidak memadainya kapasitas staf, infrastruktur dan fasilitas yang ada, baik jumlah maupun kualitasnya mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dari sisi disposisi, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinilai terlalu kompleks karena menyangkut seluruh komponen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat terdapat banyak profesi dengan jenjang karir dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain, dengan begitu kebijakan ini dirasa tidak memenuhi azas fairness of policy karena hanya membuat sebagian saja dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi superior, sedangkan bagi sebagian yang lain justru menjadi masalah baru. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi, faktor standar operasional prosedural yang ada dinilai terlalu generalisitis, dengan kata lain bahwa kompleksitas profesi Pegawai Negeri Sipil menuntut adanya kebijakan yang lebih elastis dalam penerapannya dikarenakan heterogennya karakteristik masalah yang dihadapi tiap-tiap pfofesi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan lokusnya