Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berkembang dengan cepat, besarnya perana korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun sulitnya mengidentifikasi keterlibatan korporasi merupakan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, akibatnya Indonesia tidak pernah menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang perlu memertajam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu, peraturan Perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan datang selayaknya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi