Kajian Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga (suatu Studi Tentang Hubungan Hukum Privat dan Hukum Publik)

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana/publik, dan bagaimana sehingga terjadi pergeseran masalah kekerasan dalam rumah tangga dari masalah perdata ke pidana/publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga yang berkehendak membawa kasusnya ke aparat hukum untuk diproses secara pidana jumlahnya secara kuantitatif hanya sedikit dan sama sekali tidak se­banding dengan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang se­tiap bulan jumiahnya ratusan, namun kemauan perempuan yang menjadi korban kekerasan daiam rumah tangga untuk memproses kasusnya me­lalui peradilan pidana secara kualitatif dapat dikatakan mengalami ke­majuan. Dengan kata lain, ada pergeseran cara panyelesaian yang se­mula selalu ditempuh melalui perceraian (hukum perdata) ke arah hukum pidana. 2. Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara indidu yang satu dan individu yang lainnya daiam suatu institusi yang bernama keluarga men­jadi urusan negara. Jadi, ada campur tangan negara terhadap rumah tangga karena kebutuhan masyarakat menghendaki adanya campur tangan tersebut, keadaan inilah yang disebut dengan proses pemasyarakatan hukum. Akibatnya, hubungan individu dengan individu yang bebas menjadi ter­batas, ada pembatasan kebebasan individu ketika negara turut campur dalam urusah rumah tangga seseorang