Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerag secara legal dan yuridis telah dishkan dan ditandatangani oleh Presiden Replublik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (das sollen) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahka...
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disi...
Tesis berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor...
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yan...
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang...
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang...
Pada saat ini ada dua undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak dibawah umur bisa dipekerjakan d...
Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan umu...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstit...
Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demo...
Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 in casu dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 19...
Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubah...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disi...
Tesis berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor...
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yan...
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang...
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang...
Pada saat ini ada dua undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak dibawah umur bisa dipekerjakan d...
Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan umu...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstit...
Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilgubri tahun 2013 menunjukkan semakin lemahnya tatanan demo...
Pasal 50 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 in casu dalam kasus pengujian Undang-Undang No. 14 Tahun 19...
Dengan dibentuknya PTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 yang kemudian dilakukan perubah...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Sistem pemasyarakatan merupakan akhir dari suatu sistem peradilan pidana. Bila ketentuan mengenai “C...
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disi...
Tesis berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor...
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, disamping kewenangan lainnya yan...