Perbedaan Dasar Kewenangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kewenangan desa dalam tiga undang-undang yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2004, undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan melakukan deskripsi dan analisis terhadap isi undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan dan penambahan kewenangan desa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014, seperti kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kewenangan dalam pembangunan desa. Namun, terdapat juga beberapa kewenangan desa yang dihapus atau diatur lebih terbatas dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014. Kesimpulannya, perubahan dan penambahan kewenangan desa dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 menunjukkan adanya upaya untuk memberikan lebih banyak kewenangan dan otonomi kepada desa dalam mengelola sumber daya dan pembangunan di wilayahnya