KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN WARGA BINAAN

Lembaga pemasyarakatan memegang peranan yang sangat vital untuk mencapai tujuan pembangunan pembinaan yang diterapkan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan membutuhkan sinergi dan partisipasi yang mendalam baik dari petugas dan juga warga binaan pemasyarakatan supaya tujuan pembinaan yang sudah ditetapkan dapat berhasil secara optimal. Sinergi dan partisipasi tersebut dapat berupa aturan-aturan yang harus diimplementasikan oleh petugas dan warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan mengkaji kebijakan dalam menangani pelanggaran warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi.Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dengan jenis penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi serta observasi. Teori Miles & Hubernman digunakan penulis sebagai dasar analisis data.Tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lapas adalah pendekatan individu pada warga binaan, melaksanakan pengawasan hunian, program pelatihan bagi warga binaan, memastikan keamaan dan pengawasan. Jenis pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi dari tahun 2022 - 2023 mengalami penurunan. Hukuman yang dikeluarkan oleh lapas untuk pelanggaran tingkat berat adalah membuat surat pernyataan. Pelanggaran tingkat sedang diberikan hukuman penundaan kunjungan. Sedangkan pelanggaran berat aka diberikan hukuman berupa pengasingan dan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki keamanan lebih tinggi.Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi berupaya mencegah dan menangani pelanggaran yang terjadi dengan melakukan pembinaan. Program pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi terhadap pelanggaran yang dilakukan warga binaan yakni membatalkan pembebasan bersyarat dan membatalkan proses remisi, memindahakan warga binaan ke lapas yang tingkat pengamanannya lebih tinggi serta menjatuhi hukuman register F. Kata kunci : Kebijakan, Pelanggaran, Warga Binaa