ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Kondisi pluralitas dan keberagaman, memberi peluang terjadinya interaksi sosial pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda budaya, ras, suku dan agama yang berlanjut pada hubungan perkawinan, di antaranya perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan izin kawin beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data primer berupa putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan. Hasil penelitian ini yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya yang dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengkabulan permohonan dengan dasar hukum pertimbangam hakim tersebut jika ditinjau dengan ketentuan hukum Islam tidaklah sejalan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dalam syariat hukum Islam. Perkawinan beda agama tersebut menyalahi prinsip-prinsip perkawinan dalam syariat Islam serta menimbulkan banyak kemudharatan daripada kemaslahatan