ABSTRAK PT Pelayaran Mentawai Transport adalah salah satu penyedia layanan jasa di bidang bongkar muat yaitu sebagai perusahaan bongkar muat yang mempunyai fungsi melaksanakan dan mengawasi kegiatan bongkar muat barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal menjelaskan harusnya pelaksanaan kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya, namun PT Pelayaran Mentawai Transport tidak mengasuransikan tanggung jawabnya. Kejadian yang terjadi dalam proses bongkar muat adalah kerusakan barang, hilangnya barang, dan kurangnya barang muatan. Kasus yang terjadi di pelabuhan Muaro Padang adalah rusaknya kantong semen sebanyak 300 za...
Transportasi melalui kapal penting sekali karena memudahkan mengangkut orang dan barang. Berbagai re...
ABSTRAK Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembang...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...
ABSTRAK Rumah sebagai kebutuhan primer dalam masyarakat, dengan berkembangnya penduduk suatu wilay...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
ABSTRAK Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia denga...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA PERUM JASA TIRTA II DENGAN PT. CIKARANG LISTRINDO TERHADAP ...
Skripsi yang berjudul “PelaksanaanBagi Waris Berdasarkan Akta Perdamaian Terhadap Putusan PerkaraNo...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan t...
iv ABSTRAK Transportasi udara merupakan salah satu jenis transportasi yang ada di Indonesia, trans...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Transportasi melalui kapal penting sekali karena memudahkan mengangkut orang dan barang. Berbagai re...
ABSTRAK Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembang...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...
ABSTRAK Rumah sebagai kebutuhan primer dalam masyarakat, dengan berkembangnya penduduk suatu wilay...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
ABSTRAK Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia denga...
Abstrak KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG M...
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH ANTARA PERUM JASA TIRTA II DENGAN PT. CIKARANG LISTRINDO TERHADAP ...
Skripsi yang berjudul “PelaksanaanBagi Waris Berdasarkan Akta Perdamaian Terhadap Putusan PerkaraNo...
Ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach...
Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan t...
iv ABSTRAK Transportasi udara merupakan salah satu jenis transportasi yang ada di Indonesia, trans...
ABSTRAK Perseroan Terbatas Perorangan hadir untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha UMK agar da...
Pemberian otonomi daerah berarti memberikan kewenangan dan keleluasan kepada daerah untuk mengelola ...
Transportasi melalui kapal penting sekali karena memudahkan mengangkut orang dan barang. Berbagai re...
ABSTRAK Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembang...
ABSTRAK Setiap transaksi jual beli hak atas tanah, menurut UUPA dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pem...