PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI ASET PEMERINTAH YANG DIPERGUNAKAN UNTUK SEKOLAH (STUDI KASUS MAN 2 KOTA PADANG PANJANG

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahum 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut tanah-tanah yang ada di Indonesia harus didaftarkan termasuk tanah sekolah yang merupakan bagian dari Aset Pemerintah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara pensertifikatan tanah-tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah penting dilakukan. Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai Aset Pemerintah belum seluruhnya terdaftar sertifikat tanahnya. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah Bagaimana Perolehan tanah sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai asset pemerintah (Kementerian Agama), Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah MAN 2 Kota Padang Panjang sebagai asset pemerintah (Kementerian Agama). Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perolehan Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang berdasarkan bukti-bukti surat yang dimiliki MAN 2 Kota Padang Panjang adalah melalui Perjanjian Hak Pakai yang dibuat pada tahun 1967 dan beberapa melalui proses jual beli. Akan tetapi generasi selanjutnya dari pemilik tanah atas Hak Pakai tersebut tidak mengakui surat tersebut sehingga pihak sekolah tidak dapat menjadikan surat-surat tersebut sebagai bukti serta alas hak dan pendaftaran tanah yang berasal dari jual beli tidak memilki syarat-syarat yang lengkap sehingga pelaksanaan pendaftaran tanah sekolah sebagai Aset Pemerintah (kementerian agama) di BPN Kabupaten Tanah Datar. Pendaftaran Tanah Sekolah MAN 2 Kota Padang Panjang, sesuai ketentuan proses pendaftaran tanah sebagai Aset Pemerintah yaitu melalui 3 proses yaitu pendaftaran pengukuran, pendaftaran permohonan SK dan Pendaftaran SK. pendaftaran tanah sekolah dalam proses pendaftaranya terkendala dalam hal perolehan alas hak berupa pernyataan batas-batas tanah (sepadan) dan pernyataan atas peralihan hak atas tanah