PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status dan kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam uang yang di lakukan secara lisan berdasarkan hukum perdata yang berlaku, terutama kitab Undang-Undang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode normative. Penelitian hukum normative yang dilakukan meneliti bahan hukum sekunder juga menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual yang mana nantinya akan memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk revisi UU. Dalam konteks perjanjian lisan penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut dapat dianggap sah apabila mematuhi syarat sah suatu perjanjian, meskipun sah secara hukum, perjanjian lisan masih memiliki resiko yang sangat tinggi dibandikan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis memiliki keunggulan karena menyediakan bukti fisik yang kuat dan jelas mengenai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban setiap pihak, serta memberikan dasar hukum yang kuat dalam hal terjadinya pelanggaran atau wanprestasi. Dasar hukum untuk pentingnya perjanjian tertulis dalam hal bukti dan penuntutan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia. Menggunakan perjanjian tertulis juga memungkinkan pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi untuk mengajukan gugatan dan membuktikan kasusnya di hadapan pengadilan dengan lebih mudah.