Problematika Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Penyelesaian Sengketa Tindakan Melawan Hukum Oleh Pemerintah

Abstarct : The enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2019 concerning Guidelines for Resolving Disputes on Unlawful Government Actions by the Government (onrechtmatige overheidsdaad) has given rise to various kinds of legal problems, both from expanding the meaning of the KTUN in a quo and problematic legal basis for the transfer of absolute competence in resolving disputes over unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad). This research is normative legal research using a conceptual approach, a historical approach, a statutory approach and a comparative approach. The results of this research show that: First, with the enactment of Law Number 30 of 2019 and PERMA Number 2 of 2019, there has been a change in the jurisdiction of absolute competence regarding the resolution of disputes over unlawful acts by the government, which was previously the absolute competence authority of the district court to the administrative court. country. Second, the legal basis for the transfer of absolute competence in resolving unlawful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) which is based on PERMA Number 2 of 2019 is not appropriate, the transfer of jurisdiction should be regulated based on law and the shortcomings of PERMA Number 2 of 2019 have shortcomings in The use of the term unlawful act by the government (onrechtmatige overheidsdaad) is a term commonly used in civil law, the correct term for referring to unlawful acts by the government should no longer be used (onrechtmatige overheidsdaad), but the term onjuist besturen is used. Abstrak : Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Melawan Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) menimbulkan berbagai macam problematika hukum baik dari perluasan makna KTUN dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 dan problematika dasar hukum peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad). Adapun penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan hitoris (historical approch), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan komaratif (comparative approach). Hasil daripada penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 terjadi perubahan pada yuridiksi kompetensi absolute terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang semula merupakan kewenangan kompetensi absolute pengadilan negeri ke pengadilan tata usaha negara. Kedua, dasar hukum dalam peralihan kompetensi absolute dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) yang berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 kurang tepat, seharusnya peralihan yuridiksi tersebut di atur berdasarkan undang-undang dan kekurangan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2019 memiliki kekurangan dalam penggunaan istilah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) adalah isitlah yang biasa digunakan dalam hukum perdata, seharusnya istilah yang tepat dalam penyebutan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah tidak lagi menggunkan (onrechtmatige overheidsdaad), tetapi digunakan istilah onjuist besturen