Kafala System: How FIFA manage Human Right in Qatar due to FIFA World Cup 2022 according to UNGP

Piala Dunia 2022 Qatar mungkin menjadi ajang olahraga internasional yang ditunggu-tungguoleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Namun, munculnya suatu polemik telahmenyandang nama acara ini. Konvensi Perbudakan 1926 (PBB, 1926) pasal 1(1) mendefinisikanperbudakan sebagai suatu kondisi atau status yang dialami oleh seseorang di mana salah satuatau semua kekuatan yang melekat pada hak milik dijalankan. Kabar yang tidak menyenangkantampaknya menerpa Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022, baik dari pemerintah Qatarsendiri maupun FIFA. Selama persiapan mereka untuk Piala Dunia 2022, Qatar mendapatiinformasi bahwa mereka tidak mempekerjakan para pekerja migran secara manusiawi denganadanya sistem kafala yang diduga masih diterapkan. Sistem tersebut dianggap telahmenempatkan para pekerja migran yang bekerja dalam proyek Piala Dunia 2022 ini pada posisiyang rentan terhadap berbagai resiko yang akan dihadapi. Artikel ini bertujuan untukmenjelaskan bagaimana langkah yang dilakukan FIFA dalam mematuhi UN Guiding Principlesterkait isu perbudakan modern di Qatar yang diproyeksikan untuk Piala Dunia 2022. Dalamartikel penelitian ini, metode yang akan penulis gunakan adalah metode literature review. Untukmenganalisis peran atau langkah FIFA dalam hal tersebut, teori yang akan penulis gunakanadalah teori organisasi internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FIFAmengambil beberapa tindakan diantaranya koalisi pembangunan dengan CSDL, koalisitransnasional dengan BWI, dan koalisi transnasional di FHRAB. Dari beberapa tindakantersebut, FIFA telah menunjukkan keterlibatan dan tanggung jawabnya sebagai sebuahorganisasi internasional dengan perannya sebagai instrumen, wadah, dan aktor dalammenangani perbudakan modern yang terjadi dalam dinamika Piala Dunia 2022 di Qatar.Kata kunci: Pekerja Migran, Perbudakan Modern, Sistem Kafala, Piala Dunia 2022 Qatar, FIF