PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERETASAN DATA DIRI DENGAN TUJUAN PEMESANAN FIKTIF OJEK ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut membuat jenis dan bentuk kejahatan semakin canggih dan beragam. Salah satu tindak pidana kejahatan yang marak terjadi adalah peretasan data dengan tujuan melakukan pemesanan fiktif , Pertanggungjawaban Pidana dilakukan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaah menggunakan buku, jurnal , tulisan serta menggunakan pendekatan studi kasus dengan putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Ckr, dengan tujuan melihat bagaimana pertanggung jawaban pidana di Indonesia terhadap pelaku yang melakukan Orderan Fiktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji Undang-Undangan yang bersangkutan serta putusan pengadilan.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa para pelaku memenuhi unsur delik kejahatan dan mampu untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap para pelaku orderan fiktif yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni